BORNEONEWS, Pangkalan Bun - kedatangan staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Kobar untuk memberikan gambaran pencegahan agar dalam proses perencanaan anggaran tidak ada potensi penyelewengan atau korupsi. Selain itu, memberikan pemahaman kepada semua pihak di Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) agar tidak terkena masalah dengan masalah korupsi.
Menurut Maruli Tua, staf Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, ada beberapa hal yang rawan terjadinya dugaan gratifikasi, pemerasan dan pungli yang bisa terjadi di suatu daerah. "Contohnya seperti yang kita lihat kemarin saat Bupati Nganjuk yang terkena OTT. Memang sepertinya awal dan akhir masa jabatan sering terjadi reposisi dan itu rawan. Karena yang ingin jabatannya maka dimintai sejumlah uang," jelas Maruli di aula Pemkab Kobar, Jumat (27/10/2017).
Karena itulah, lanjutnya, pihaknya ingin membantu pemkab untuk mencegah terjadinya hal tersebut. "Kita juga berharap agar pengawasan dari Inspektorat bisa berlangsung efektif. Namun tadi memang terlihat bahwa di Kabupaten Kobar SDM nya terbatas. Inilah ruang yang bisa menimbulkan lemahnya pengawasan," jelasnya. (WAHYU KRIDA/B-2)
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan pesan, jika Anda punya saran, kritik, atau pertanyaan seputar topik pembahasan.